STMIK Pringsewu Selenggarakan Seminar Metodologi Penelitian

elisabet

PRINGSEWU – Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian pendidikan di Lingkungan STMIK Pringsewu, STMIK Pringsewu menyelenggaran seminar “Metodologi Penelitian”. Dalam seminar tersebut, STMIK Pringsewu mengundang Dr. Muhammad Kristiawan. M.Pd dari Universitas Negeri Padang. Semua dosen dan Mahasiswa di lingkungan STMIK Pringsewu menjadi peserta pada seminar tersebut. Seminar ini diselenggarakan pada tanggal 25 Januari 2015. Continue reading

Advertisements

Sebagian Polwan Tetap Berjilbab Meski Ada Instruksi Penundaan Jilbab di POLRI

POLWAN

PEKANBARU — Sejumlah polisi wanita (Polwan) yang bertugas di Polda Riau tetap mengenakan jilbab, meski ada imbauan dari petinggi Polri untuk penyeragaman pakaian tanpa jilbab. Continue reading

STMIK Pringsewu Gelar Seminar Nasional dan Pelantikan BEM

sujadi

PRINGSEWU – STMIK Pringsewu menggelar Seminar Nasional Empat Pilar Kebangsaan sekaligus Pelantikan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) STMIK Pringsewu periode 2015-2016 yang berlangsung di Aula Kampus STMIK Pringsewu, Kamis (8/1).

Seminar dengan mengusung tema Transformasi Empat Pilar Kebangsaan, dalam Mengatasi Perubahan, Serta Moralitas Generasi Bangsa, Peran Mahasiswa dibuka lansung oleh Bupati Pringsewu H.Sujadi.

Kegiatan yang diikuti ratusan mahasiswa-mahasiswi dari Continue reading

Semua Kementerian Bakal Ikuti Gerakan Minum Jamu

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengaku menyambut baik gerakan minum jamu yang dideklarasikan oleh Menteri Perdagangan Rachmat Gobel dan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Anak Agung Gde Ngurah Puspayoga.

Puan mengatakan, untuk lebih mengaungkan gerakan ini, dirinya akan berkoordinasi dengan menteri yang lain agar gerakan ini diikuti oleh kementerian-kementerian lain.

“Kami hadir untuk memulai gerakan sehat minum jamu di semua kantor pemerintahan, nanti akan pindah ke kantor Kementerian Koperasi UKM dan kantor lain, tiap jumat minimal minum jamu. Jadi kami minta ini dimulai dari kantor pemerintahan,” ujar Puan di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Jumat (19/12/2014).

Puan bercerita, sejak kecil dirinya memang telah dibiasakan untuk minum jamu. Meski tidak awalnya tidak terlalu suka, namun dia sudah rajin mengkonsumsi jamu seperti kunyi asam dan kunir asam.

“Pertama kali kenal jamu pada SD, ibu saya minta minum jamu. Awalnya kunyit asam saya tidak mau karena agak bau, tapi kemudian ditambah madu. Yang saya suka kunyit asem dan kunir asem, karena segar buat badan bugar dan bisa singset,” lanjutnya.

Puan menyatakan, gerakan minum jamu ini diharapkan mampu membuat produk asli Indonesia mampu menjadi tuan rumah di negeri sendiri sehingga tidak tergusur saat perdagangan bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015.

“Bukan hanya untuk jamu saja, tetapi juga sampai kosmetik. Kita harus siap hadapi globalisasi seperti MEA, makanya kita hargai produk dalam negeri,” tandasnya. (Dn

Pengusaha Usul Harga BBG Naik Jadi Rp 5.500 per Lsp

Asosiasi Perusahaan CNG Indonesia (APCNGI) meminta pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar gas (BBG) menjadi Rp 5.500 per liter setara premium (Lsp). Alasannya agar pengusaha tertarik berinvestasi dan meningkatkan penggunaan BBG di dalam negeri.
Ketua Umum APCNGI, Roby R Sukardi mengungkapkan, pemerintah saat ini mematok harga BBG sebesar Rp 3.100 per Lsp. Samun pengusaha merasa harga tersebut sangat murah, sementara pembelian BBG di dalam negeri menggunakan dolar Amerika Serikat (AS).
“Kalau harga keekonomian dengan kurs saat ini tanpa subsidi, harga BBG Rp 5.500 Lsp,” ungkap dia kepada wartawan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (19/12/2014).
Harga ini, kata Roby sepadan dengan biaya operasional yang harus ditanggung pengusaha CNG. Pihaknya mengaku membeli gas di dalam negeri sampai proses distribusi ke Stasiun dengan ongkos sekira US$ 8-US$ 9. Kemudian ditambah biaya kompresi untuk infrastruktur di SPBG US$ 2,5 hingga US$ 3.
“Berarti total biaya operasional US$ 13. Dan itu setara dengan harga jual Rp 5.500 per Lsp,” ujarnya.
Menurut dia, harga jual BBG Rp 5.500 per Lsp memberikan keuntungan bagi pengusaha. Namun tidak buat konsumen. Sebab dijelaskannya, konsumen akan menganggap harga tersebut terlalu mahal dan lebih memilih mengonsumsi bahan bakar minyak (BBM) untuk kendaraannya.
“Dengan harga itu kita hidup senang, tapi susah menarik orang karena konsumen mungkin keberatan untuk harga Rp 5.500. Jadi kita harus mengimbanginya supaya orang mau pakai BBG,” papar Roby.
Caranya, lanjut dia, dengan memberikan insentif kepada konsumen. Sebagai contoh insentif yang bisa diterapkan yakni pajak kendaraan yang lebih murah bukan dari sisi harga, tapi surat-surat kendaraan seperti STNK.
“Mungkin kendaraan waktu mereka beli lebih murah karena bea masuknya green car. Green car definisinya CNG karena aman, murah, irit dan banyak kelebihannya,” terang dia.
Permintaan tersebut belum secara eksplisit disampaikan pengusaha CNG dalam pertemuannya hari ini dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Sofyan Djalil.
Diakui Roby, pembicaraan pelaku usaha CNG dengan Menko Perekonomian baru sebatas program diversifikasi dari BBM ke BBG sesuai program pemerintah.
“Beliau (Menko Perekonomian) ingin ketemu langsung dengan pelaku usaha yang mendirikan SPBG, pengimpor dan penyuplai gas serta lainnya. Jadi masih awal, kita hanya memberi masukan saja,” pungkas dia. (Fik/Ndw)

Ratusan Ponsel dan Laptop Hasil Razia di Lapas Dimusnahkan

Liputan6.com, Jakarta – Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumhan memusnahkan barang-barang yang dilarang berada di lingkungan rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan (lapas). Barang-barang seperti ponsel dan laptop dimusnahkan dengan cara dibakar.

“Itu kan hasil secara periodik petugas selalu melakukan razia di UPT-UPT (unit pelaksana teknis) untuk barang terlarang. Ada HP ada segala macam. Itu yang dimusnahkan dalam periode beberapa bulan ke belakang,” kata Direktur Jenderal Pemasyarakatan Handoyo Sudrajat di Rutan Lapas 1 Cipinang, Jumat (19/12/2014).

Barang-barang yang dimusnahkan kali ini, di antaranya 213 ponsel, 65 charger, 1 power bank, 1 music box, 2 laptop, 2 mini tv, 1 dvd player, 1 kompor, dan 19 senjata tajam. Ratusan barang terlarang ini merupakan hasil razia selama 2 bulan. Seluruh barang terlarang ini, dibakar di dalam 3 tong besar.

Handoyo menjelaskan, pihaknya masih membutuhkan banyak dukungan dari beberapa lembaga lain, seperti BNN. Kerja sama ini untuk melatih para petugas Lapas agar lebih mengerti modus-modus yang biasa digunakan pelaku kejahatan di lapas.

“Kalau kita memandang perlu adanya kerja sama dengan BNN, BNPT agar temuan tadi bisa dilanjukan ke forensik digital. Dari situ bisa diketahui sering berhubungan dengan siapa saja kami kan tidak punya peralatannya. KPK, BNN kita minta dukungannya,” lanjut dia.

Barang-barang terlarang ini disimpan di berbagai tempat yang dirasa aman seperti di kamar atau di blok mereka. Karena itu, petugas di lapas juga terus diberikan pelatihan lebih intensif.

“Kalau ada petugas yang terbukti terlibat tentu akan diberikan sanksi. Sanksi tergantung dari tingkat kesalahan,” tandas Handoyo Sudrajat. (Mvi/Mut)

Ditjen PAS Usulkan Teknologi Deteksi Barang Terlarang di Lapas

Liputan6.com, Jakarta – Ratusan ponsel, laptop, dan senjata tajam hasil razia di seluruh lapas dan rutan di Jakarta dimusnahkan. Selama ini, razia memang terus dilakukan, tapi tetap saja ditemukan barang-barang terlarang itu.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) pun meminta pemerintah menyediakan teknologi lebih mutakhir untuk mendeteksi semua itu. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Handoyo Sudrajat mengatakan, pihaknya masih kekurangan dalam teknologi. Sejauh ini, razia masih dilakukan secara manual yang tentu tidak efektif bila pengunjung sedang padat.

“Misalnya untuk mencari HP. Ada alat deteksi HP yang bisa mengetahui posisinya kalau sedang aktif saja. Nah ada sebenarnya yang bisa mendeteksi HP walaupun sedang tidak aktif,” kata Handoyo di Rutan Cipinang, Jakarta Timur, Jumat (19/12/2014).

Hal serupa juga dibutuhkan untuk mengetahui jalur percakapan pada ponsel atau laptop yang disita dari para warga binaan. Saat ini, pihaknya belum memiliki teknologi secanggih itu. Ditjen PAS pun akan bekerja sama dengan BNN, KPK, bahkan BNPT.

“Untuk mengetahui percakapan data yang dikirim lewat alat itu. Alat itu kan tidak kami miliki dan yang memiliki itu KPK, BNPT, dan lainnya,” kata Handoyo.

Belum lagi soal narkoba. Baik lapas atau pun rutan kerap dijadikan lokasi peredaran narkoba, bahkan memproduksi dan mengendalikan jaringan peredaran narkoba. Hal ini pula yang harus diajarkan kepada petugas lapas agar dapat mengantisipasi semua kemungkinan tindak pidana.

“Di Rutan Cipinang ini juga ditemukan 17 paket yang dipisah-pisah, dan jika diramu bisa menjadi satu jenis narkoba. Kami kan tidak pernah memperoleh pengetahuan itu. Makanya kami minta BNN membantu melatih staf kami,” jelas dia.

Peningkatan teknologi ini sudah masuk dalam usulan anggaran tahun 2015. Usulan tersebut juga sudah diberikan kepada Kemenko Polhukam terutama untuk alat deteksi ponsel dan narkoba.

“Karena dalam kondisi kunjungan yang padat, memeriksa pengunjung secara detail akan memakan waktu, sementara modus napi selundupkan barang juga selalu berkembang. Maling kan selalu selangkah di depan petugas,” tandas Handoyo.